Lamtim – Pattiro Lampung berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Way Seputih dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyelenggarakan diskusi alternatif solusi pembangunan berketahanan iklim yang inklusi di Kabupaten Lampung Timur (Rabu, 28/9). Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang telah dilaksanakan sejak Juli lalu.
Melalui Program VICRA (Voice of Inclusiveness Climate Resilience Action) atau suara untuk perubahan iklim yang inklusif, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah membentuk kelompok kerja (Pokja) Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender. Pokja tersebut kemudian terlibat dalam kajian penelusuran anggaran dan kerentanan serta kapasitas komunitas.
Kelompok masyarakat petani pra-sejahtera, perempuan, anak, dan disabilitas merupakan bagian dari kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dikatakan rentan karena kelompok tersebut memiliki akses yang lebih sedikit dan memiliki kapasitas yang berbeda dalam upaya beradaptasi terhadap perubahan iklim. Program VICRA hadir untuk memberi ruang bagi kelompok-kelompok rentan agar dapat menyalurkan aspirasinya.
Diskusi Alternatif Solusi ini dihadiri oleh perwakilan Wanita Kelompok Tani, penyuluh pertanian, serta komunitas pemuda dan forum anak daerah Kabupaten Lampung Timur. Isyanto, selaku Koordinator Program VICRA mengatakan, pelibatan kelompok rentan ini penting agar kebijakan yang diambil nantinya dapat menjawab kebutuhan dan tepat sasaran.
“Harapannya ke depan, kita bisa melibatkan lebih banyak kelompok rentan. Seperti dari kelompok disabilitas,” ujarnya.
Selain itu, Bella, perwakilan dari forum anak daerah mengatakan bahwa dampak perubahan iklim yang ia rasakan contohnya adalah ketika banjir, banyak siswa SMKN 1 Way Bungur perlu berjalan memutar dan beberapa siswa jadi datang terlambat.
Tidak hanya itu, perubahan iklim di sektor ketahanan pangan juga berakibat pada tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Arum dari Forum Anak Daerah dimana dirinya terpaksa harus menunggak biaya sekolah ketika terjadi penurunan hasil panen padi yang dialami keluarganya.
“Ayah saya juga kebetulan seorang petani. Jadi dampak perubahan iklim yang saya rasakan adalah penurunan pendapatan orang tua terhadap biaya pendidikan. Misalnya beberapa waktu lalu, ada rapat terkiat kenaikan biaya sekolah sedangkan pendapatan keluarga terus menurun,” ungkapnya.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota Pokja yang terdiri dari Dinas KPTPHP-Bun, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, dan Dinas PPPA. Pokja juga akan melaksanakan lokakarya hasil kajian penelusuran anggaran APBD Lampung Timur serta kerentanan komunitas, yang rencananya akan dilaksanakan pada Oktober 2022. (*)
Penulis: Fitri Wahyuningsih
