Pattiro Lampung-Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) bersama Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim (Pokja API) mengadakan diskusi terfokus membahas peran kelompok perempuan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, Senin (27/2). Salah satu dampak perubahan iklim adalah perubahan pola musim dan cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang mempengaruhi sektor pertanian, kesehatan manusia, dan peningkatan risiko bencana. Sembilan daerah di Kabupaten Lampung Timur dikategorikan sebagai daerah sangat rentan dampak perubahan iklim.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Timur, Yus Bariah Dawam Rahardjo, memberikan paparan terkait peran perempuan khususnya PKK dalam kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim. Menurutnya saat ini PKK membutuhkan bantuan pengetahuan terkait pengelolaan sampah sehingga dapat menjadi alternatif peningkatan ekonomi keluarga.
“Kita besok da pemanfaatan sampah organik menjadi eco enzym. Ini bisa digunakan untuk mengepel dan mencuci piring. Aktivitas ini minimal bisa mengurangi pengeluaran keluar,” ujar Yus Bariah.
Sekretaris Pokja API, Maya Sakti, mengatakan bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko bagi kelompok rentan. Perempuan merupakan salah satu kelompok rentan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kegiatan bersama Program VICRA ini menyasar kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, petani miskin, anak, lansia, dan disabilitas untuk terlibat aktif menyuarakan perspektifnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Pemerintah daerah melalui Pokja API telah menyusun road map API yang inklusif tahun 2022-2024 dimana road map ini adalah harmonisasi kegiatan yang ada di OPD dalam aksi perubahan iklim. Kami DLH mengusulkan 3 desa untuk dilakukan penilaian kampung proklim dengan kriteria desa yang sudah memiliki inisiatif terkait adaptasi mitigasi perubahan iklim selama 2 tahun,” kata Maya.
Maya menambahkan bahwa sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, selain mengelola sebagai eco-enzyme, masyarakat juga bisa pengembangan budi daya maggot. Hal ini karena budi daya maggot dapat menghasilkan pupuk organik dan manggot kering dapat dimanfaatkan sebagai pakan burung sehingga memiliki peluang ekonomi yang lebih tinggi.
“Dari aspek kelembagaan, selain road map, DLH juga sudah menerbitkan surat edaran bupati tentang kantor ramah lingkungan. Ini mencakup aturan penanganan sampah di wilayah perkantoran. Saran agar PKK secara kelembagaan dapat mengeluarkan surat edaran terkait pengelolaan pekarangan dan pengelolaan sampah sebagai peningkatan kelembagaan,” imbuh Maya.(*)
